Dalam rangka mengetahui perkembangan, kemajuan, dan memberikan pembinaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional-Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Selasa, (18 Juni 2019) Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional melakukan Monev terhadap pelaksanaan JDIH di Provinsi Sulawesi Barat. Tim Monev dipimpin oleh Yasmon Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, didampingi oleh Reinal Saputra Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan dan Claudia Valeriana Gregorius. Dalam kunjungan Monev ini turut serta mendampingi pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yaitu Sri Yuliani Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Andi Hermin Kepala Bidang Hukum.

Tim melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Menerima secara langsung kunjungan Monev ini Hj. Djamila Asisten III Bidang Administrasi didampingi oleh H. Bahar Kepala Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan TU Biro Hukum, Hj. Raodah Kepala Bagian Perundang-undangan, Nur Akil Mide Kasubag. Inventarisasi dan Informasi Hukum Nuryani Kasubag. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya, Ria Angriani Kasubag. Litigasi, Sri Wahyuni Kasubag. Tata Usaha, serta staf pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Bagian Dokumentasi Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Yasmon menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIHN merupakan wadah yang digunakan untuk mengelola dokumen hukum secara bersama dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik. JDIHN merupakan salah satu wujud tata pemerintahan yang baik guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. “Harapan kita adalah menjadikan JDIHN sebagai googlenya Indonesia dalam hal pencarian dokumen hukum”, ujar Yasmon.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan amanat Peraturan Presiden tersebut masih terdapat banyak kendala. Praktiknya kendala-kendala tersebut hanya dapat diatasi oleh para pimpinan selaku pengambil kebijakan. “Kiranya pelaksanaan pengelolaan JDIH di Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan penuh dari para pimpinan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya selain adanya dukungan dari pimpinan, harus ada keseriusan dari para pejabat dan pengelola JDIH dalam melakukan pengelolaan dokumen hukum”, terang Yasmon.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi selaku Pusat JDIHN di wilayahnya dapat mendukung dan mendorong seluruh Anggota JDIH di Provinsi Sulawesi Barat untuk segera membangun website JDIH dan berperan aktif dalam melakukan pengelolaan dokumen hukum. “Setiap anggota JDIH dituntut untuk segera melakukan integrasi dengan website Pusat JDIHN agar seluruh dokumen hukum yang dikelola dapat terhimpun dalam basis data dokumen hukum nasional pada portal jdihn.go.id”, kata Yasmon.

Dalam kesempatan tersebut Yasmon juga menawarkan Aplikasi JDIHN bernama ILDIS yang dikembangkan oleh BPHN. “Aplikasi ILDIS dapat digunakan oleh Anggota JDIH tanpa biaya apapun”, ungkap Yasmon.

Hj. Djamila menyambut baik kegiatan Monev ini dan menyampaikan akan memberikan dukungan kepada Biro Hukum untuk mengembangkan JDIH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Disadari bersama bahwa JDIH merupakan media informasi kepada masyarakat terkait dengan pencarian regulasi bukan hanya diperlukan oleh aparatur pemerintah saja, tapi tentunya juga diperlukan oleh banyak kalangan seperti investor, mahasiswa, penegak hukum dan tentunya masyarakat yang membutuhkan informasi tentang produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah.

Dalam dialognya Hj. Djamila mengucapkan terima kasih kepada BPHN yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. “Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional akan menjadi perhatian untuk pengembangan JDIH di wilayah Sulawesi Barat”, kata Hj. Djamila.

(Sumber: jdihn.go.id)